Sekretariat DPRD uji coba JIP Legislatif


Hari ini rabu 20 Maret 2019 sekretariat  dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bone bolango melakukan uji coba JIP legislatif ( jaring aspirasi) berbasis website. JIP ini sangat bermanfaat untuk masyarakat bone bolango yang ingin menyalurkan aspirasi lewat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bone. Kepala bagian umum dan humas set. dprd menyampaikan bahwa JIP dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi seperti 
1. Usul infrastruktur. 
2. Usul non infrastruktur, 
3. Pengaduan permasalahaan. 
Semua ini dapat di sampaikan oleh masyarakat tanpa harus datang ke gedung DPRD, cukup dengan mengisi form yang ada dalam aplikasi lengkap dengan nama dan alamat tempat tinggal,alamat email.
Kemudian cara kerja JIP ini aspirasi masyarakat akan langsung di teruskan ke pimpinan DPRD dan akan di teruskan ke alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kemitraan komisi. Kedepan juga kita akan kembangkan aplikasi e.notulensi yang bermanfaat sebagai notulis (voice to text), e.notulensi ini merupakan hal yang sangat mendasarkan dalam mendukung kinerja dari pada set.dprd yang mempunyai tugas dan fungsi kesekretariatan sebagai fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota dprd. dan untuk pengembangan ini set. dprd akan bekerjasama dengan pihak yang kompoten dan berpengalaman dalam hal pengembangan aplikasi tersebut.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SAMBUTAN Bupati Bone Bolango dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Image
Berikut contoh sambutan singkat Bupati Bone Bolango dalam rangka kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Bone Bolango, yang di susun oleh bappeda bone bolango. sebagaimana di bawah ini :   SAMBUTAN BUPATI BONE BOLANGO PADA KUNJUNGAN MENTERI  DESA,  PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN BONE BOLANGO SUWAWA,         JANUARI 2017 ASSALAMU ‘ALAIKUM WR. WB. SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN, YANG KAMI HORMATI , MENTERI  DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGAL DAN TRANSMIGRASI BERSAMA JAJARAN YANG TERHORMAT, Plt. GUBERNUR GORONTALO YANG SAYA HORMATI, Dst ,,,,, MENGAWALI SAMBUTAN INI, SAYA MENGAJAK UNTUK TAK HENTI-HENTINYA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA SEHINGGA PAGI INI KITA DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT, DAN DAPAT  BERTATAP MUKA LANGSUNG DENGAN BAPAK  MENTERI BERSAMA JAJARANNYA. OLEH KARENA ITU, PADA KESEMPATAN
Read more

CONTOH PROPOSAL USULAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

PROPOSAL USULAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 201 5 BAB I PENDAHULUAN I.           LATAR BELAKANG G ambaran umum wilayah menjelaskan kondisi umum Kabupaten Bone Bolango yang mencakup : kondisi fisik, kependudukan, administratif, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang dan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. A.    Kondisi Umum Daerah A.1.1.    Kondisi Geografis Luas wilayah Kabupaten Bone Bolango sebesar 1,984,58 Km 2 atau 16,24 persen dari total luas Provinsi Gorontalo. Adapun wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 385,92 Km 2 atau mencapai 19,45 persen dari luas Kabupaten Bone Bolango. Sementara untuk luas daerah terkecil adalah Kecamatan Bulango Selatan dengan 9,87 Km 2 atau 0,50 persen dari luas wilayah Bone Bolango. Secara administrasi, Kabupaten Bone Bolango dibatasi oleh : ð   Sebelah Utara      : Kab. Gorontalo Utara & Kab. Bolaang Mongondow
Read more

NASIP TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

Image
  NASIP TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA   DI DAERAH Disini didalam hati, kami adalah manusia yang hati dan rasa tidak begitu tega untuk memutuskan pekerjaan yang sudah terlanjur lama anda geluti, namun peran dan fungsi birokrasi sebagai eksekutor dari peraturan perundangan yang berlaku, maka hal ini sesegera mungkin akan ditindaklanjuti. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja dilingkungan instansi Pemerntah telah dilaksanakan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian dirubah perturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana peraturan menegaskan pengalihan tenaga honorer
Read more