PERAN dan FUNGSI birokrasi

PERAN dan FUNGSI birokrasi

Mengaoa birokrasi kuat secara politis afalah karena peran dan fungsi birokrasi yang sangat spesifik, tidak dapat dimiliki dan tidak dapat di perankan oleh lembaga lainnya, sehingga praktis birokrasi menjadi institusi yang paling berkuasa (the most powerfull institution( secara riil dalam sistempolitik dibandingkan partai berkuasa ( the ruling patry) sekalipun. Peran pertama : berperan dalam proses input, birokrasi dapat berperan untuk memberikan usulan dan pendapat ( menyampaikan aspirasi) kepada lembaga legislative untuk di proses menjadu sebuah kebijakan ( policy) ataupun peraturan (regulation). Peran kedua : berperan dalam proses legislative. Karena birokrasi memiliki berbagai assset informasi yang sangat di butuhkan dalam pengambilan keputusan pada lembaga legislative, maka institusi yang twrkait dengan pembahasan suatu rancangan keputusan biasanya akan di undang untuk memberikan pendapat sebelum keputusan ( berupa kebijakan atau peraturan) itu ditetapkan.
Peran ketiga : berperan sebagai interpreter ( penerjemah ) produk legislative, dalam hal ini birokrasi melakukan penafsiran, penjabaran dan penjelasan akan sebuah kebijakan maupun peratutan yang telah ditetapkan badan legislative.
Peran ini akan sangat mempengatuhi pelaksanaan implementasi produk output, karena interprestasi ini dapat mebghitam putihkan objek yang diinteepretasikan. Hampir dapat dipasstikan bahwa seluruh produk ( output) keputusan dari lembaga legislative adalah masih dalam tataran global, belum terpwrinci secara teknis.
Peran keempat : birokrasi juga bertindak sebagai eksekutor ( pelaksana) agar keputusan politik yang dikelurkan oleh lembaga legislative dapat berjalan ditengah masyarakat, maka birokraai bertugas untuj mengimplementasikan keputusan keputusan itu. Dalam peran inilah berokrasi dapat bertindak atas nama pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diatur.
Peran peran yang multi fungsi itu tidak mungkin diperankan oleh golongan ( institusi) lain. Partai politik (parpol) misalnya, hanya sapat berperan dalam proses input saja. Kalaupun partai politik dapat berperan dalam proses output, perannya hanyalahenjadi pengawas dalam proses implementasi kebijakan. Itupun sifatnya informal (dalam arti tidak diatur secara eksplisit) begitupun organisasi lainya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CONTOH PROPOSAL USULAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

PROPOSAL USULAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 201 5 BAB I PENDAHULUAN I.           LATAR BELAKANG G ambaran umum wilayah menjelaskan kondisi umum Kabupaten Bone Bolango yang mencakup : kondisi fisik, kependudukan, administratif, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang dan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. A.    Kondisi Umum Daerah A.1.1.    Kondisi Geografis Luas wilayah Kabupaten Bone Bolango sebesar 1,984,58 Km 2 atau 16,24 persen dari total luas Provinsi Gorontalo. Adapun wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 385,92 Km 2 atau mencapai 19,45 persen dari luas Kabupaten Bone Bolango. Sementara untuk luas daerah terkecil adalah Kecamatan Bulango Selatan dengan 9,87 Km 2 atau 0,50 persen dari luas wilayah Bone Bolango. Secara administrasi, Kabupaten Bone Bolango dibatasi oleh : ð   Se...
Read more

SAMBUTAN Bupati Bone Bolango dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Image
Berikut contoh sambutan singkat Bupati Bone Bolango dalam rangka kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Bone Bolango, yang di susun oleh bappeda bone bolango. sebagaimana di bawah ini :   SAMBUTAN BUPATI BONE BOLANGO PADA KUNJUNGAN MENTERI  DESA,  PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN BONE BOLANGO SUWAWA,         JANUARI 2017 ASSALAMU ‘ALAIKUM WR. WB. SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN, YANG KAMI HORMATI , MENTERI  DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGAL DAN TRANSMIGRASI BERSAMA JAJARAN YANG TERHORMAT, Plt. GUBERNUR GORONTALO YANG SAYA HORMATI, Dst ,,,,, MENGAWALI SAMBUTAN INI, SAYA MENGAJAK UNTUK TAK HENTI-HENTINYA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA SEHINGGA PAGI INI KITA DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT, DAN DAPAT  BERTATAP MUKA LANGSUNG DENGAN BAPAK...
Read more

NASIP TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

Image
  NASIP TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA   DI DAERAH Disini didalam hati, kami adalah manusia yang hati dan rasa tidak begitu tega untuk memutuskan pekerjaan yang sudah terlanjur lama anda geluti, namun peran dan fungsi birokrasi sebagai eksekutor dari peraturan perundangan yang berlaku, maka hal ini sesegera mungkin akan ditindaklanjuti. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja dilingkungan instansi Pemerntah telah dilaksanakan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian dirubah perturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana peraturan menegaskan pengalihan tenaga honorer ...
Read more